Retaknya Kebudayaan Kita

retak kebudayayaan
Ilustrator: Rizki Agustian (Savana Post)

SAVANA- Menyebut Jember Fashion Carnaval (JFC), orang akan ingat nama Jember. Sebuah kabupaten kecil, yang karena JFC-nya kota ini populer sebagai kota Fashion ketimbang kota Tembakau (predikat sebelumnya). Penghargaan demi penghargaan, baik Nasional maupun Internasional, sudah menjadi “ritual biasa” bagi JFC. Singkatnya, JFC telah membuat Jember mendunia. Ia telah menjadi bagian penting debat kebudayaan mutakhir, terutama menyangkut tema kebudayaan populer.

Pun demikian ketika orang menyebut kesenian Gandrung. Sekejap orang akan tertuju pada sebuah kota paling ujung timur pulau Jawa, Kabupaten Banyuwangi.  Gandrung adalah Banyuwangi. Banyuwangi adalah Gandrung. Demikian kira-kira kesan orang tentang Gandrung atau Banyuwangi.

Dua kabupaten di atas atau daerah lain yang terkenal dengan “identitas” kebudayaannya, merupakan contoh bagaimana tema kebudayaan tetap menempati posisi penting dalam hidup dan kehidupan manusia. Lebih-lebih dalam konteks politik-kekuasaan.

Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dalam buku Pergulatan Negara, Agama dan Kebudayaan, lebih gambling menjelaskan tentang hal ini. Pergulatan, perebutan, atau bahkan intimidasi atas nama kebudayaan, terjadi hampir dalam setiap praktik kebudayaan. Ruang pergulatan yang melibatkan negara, bahkan agama itu bahkan tidak jarang berakhir secara tragis, yakni pemberangusan terhadap sesuatu, yang oleh negara atau agama, dianggap sebagai yang tidak berbudaya.

Kebudayaan  menjadi semacam ruang kontestasi yang sarat dengan berbagai kepentingan, baik politik-kekuasaan, sosial atau ekonomi. Kebudayaan menjadi semacam sirkuit, dimana antara satu ‘pembalab’ saling berlomba memperebutkan sesuatu yang dianggap sebagai miliknya, sesuatu yang kemudian bisa menentukan dan mengatur yang lain (the other).

Sirkuit kebudayaan kurang lebih bermakna bahwa dimensi kebudayaan, adalah medan tarung bagi kelompok tertentu. Akibatnya, perebutan, pergulatan dan bahkan intimidasi menjadi hal biasa.

*

Seperti kebanyakan ajang festival di sejumlah daerah di Indoneisa, kehadirn parade kebudayaan semacam JFC dan sejenisnya, tentu bukan hal baru. Pertanyaannya, salahkah menempatkan kebudayaan (baca;kesenian tradisi) semata-mata dalam panggung hiburan? Tidak adakah motif lain selain itu?

Jujur saja, sulit bagi saya untuk menjawabnya. Namun hal yang pasti, kebudayaan akan selalu menarik untuk diperbincangkan. Menarik, karena kebudayaan, sebagaimana Arnold (1961) menyebutnya, ”sebagai hal terbaik yang pernah dipikirkan dan dikatakan di dunia. Sehingga kebudayaan akan juga menyangkut eksotisme, etnisitas, ras, dan bahkan agama”.

Dalam salah satu esai dalam buku Peralawanan Dalam Kepatuhan-esai-esai budaya– (2000), Ariel Heryanto mengatakan, kebudayaan bukanlah realitas bebas kepentingan (objektif), universal dan berdiri sendiri. Ia ada jika hanya ada kesadaran dan konsep untuk melihat keberadaannya….dalam pengertian yang demikian, tidak heran bila kebudayaan dalam waktu tertentu berwajah menyeramkan. Ia menjelma menjadi alat legitimasi kekuasaan. Banyak legitimasi kekuasaan pemerintah modern bergantung pada kampanye kebudayaan nasional atau kepribadian nasional. Barbagai ancaman domestik terhadap kekuasaan mereka sebut bukan atau tidak cocok dengan kebudayaan atau kepribadian nasional. (A.Heryanto, 2000:59)

Dalam diskursus kebudayaan, apa yang terjadi dengan JFC merupakan manifestasi dari apa yang sering orang sebut ‘budaya populer’. Sebuah produk budaya masyarakat menengah perkotaan, elite sosial, designer, kaum cendikiawan dan pemodal, yang terus menerus diproduksi dan dimediakan secara masif (menjadi budaya massa). Inilah realitas kehidupan kita hari ini. Realitas masyarakat yang tengah ‘galau’ namun penuh kepastian mendefinisikan dunia berdasarkan imajinasi dan fantasi modernisme yang diserap melalui media, baik cetak maupun elektronik. (Taufiq Sholeh, Koran Tempo, Minggu/21/09/2014)

JFC dan gelaran festival sejenis lainnya adalah contoh bagaimana kebudayaan telah lama dan akan selalu menjadi ruang pergulatan dan perebutan. Lebih dari itu, isu kebudayaan dianggap salah satu instrumen ampuh mendongkrak popularitas nama daerah secara instan. Setidaknya hingga hari ini.

Maka, tidak heran bila bermunculan karnaval-karnaval budaya di berbagai daerah di Indonesia dengan ragam bentuk dan panggung yang berbeda. Semua satu irama bahwa seperti nalar orang berdagang, jika komoditas yang diperdagangkan punya keunikan dibandingkan komoditas pada umumnya, niscaya produk dagangan itu memiliki nilai jual (baca; paket pariwisata).

Anehnya, semua seolah berimajinasi bahwa mereka bisa membangun sebuah identitas kebudayaan dengan pola yang tegas. Padahal sebagaimana kita tahu, dalam diskursus kebudayaan, tidak selalu identitas itu sesuatu yang nampak secara materiil. Sosoknya bisa saja abstrak, seabstrak kebudayaan yang lebih sering bergerak di level imaterial.

Dengan demikian, melihat sejarah dan perlakuan negara atas kebudayaan, sulit mengatakan bahwa ini hanya tentang mencipta dan merawat. Negara sebagai lembaga kekuasaan, jelas memiliki kepentingan. Sejarah kebudayaan masa lalu menunjukkan betapa kebudayaan tetap menjadi isu menarik untuk dimunculkan. Tujuannya jelas, untuk meraih dan melanggengkan kekuasaan.

Sebagai penutup, tidak ada salahnya mengingatkan kembali pertanyaan kunci kebudayaan; tidak penting apa kebudayaan karena pertanyaan kunci dari kebudayaan adalah bagaimana bahasa ‘seni’ dan ‘budaya’ itu digunakan dan untuk tujuan apa?

Baca Juga: Pembangunan Infrastruktur dan Dilema Kebudayaan Kita

Tuliskan Komentarmu !