Politik Warung Kopi

politik warung kopi
Ilustrasi: Rizki Agustian (Savana Post)

SAVANA- “Satu sisi Kita harus berlaku layaknya Singa dan sisi Lain ibarat Musang, Singa bagi lawan kita dan Musang bagi kawan Kita” -Thomas Hobbes-

Tampaknya, isu yang selalu seksi untuk terus diperbincangkan adalah politik. Bagaimana tidak, politik mampu meresapi segenap elemen kehidupan manusia dengan kedudukan dan status sosial masing-masing. Menarik memperhatikan proses pembelajaran politik di sebuah warung kopi yang menargetkan satu kemenangan dalam sebuah pemilihan.

Ya, saat ini politik identik dengan pemenangan calon. Entah itu calon ketua RW, Kades, Camat, sampai pemilihan berskala besar seperti Bupati, Gubernur dan Presiden.

Pembacaan seputar politik, agaknya harus ditinjau bukan hanya dari satu sudut pandang saja, satu perspektif yang memunculkan ketidakadilan dalam kompleksitas studi dan pemikiran politik. Adalah Plato yang mula kali menawarkan konsepsi Polis (negara kota) dalam bukunya Republic.

Dalam pandangannya, manusia dengan kesejatian dirinya yang personal, selalu berjalan berkelindan dengan person-person liannya. Sehingga, ungkapan manusia sebagai zone politicon, manusia yang berkelompok mengindikasikan satu kepatutan bahwasanya manusia tidak bisa hidup sendiri, namun pada tataran lanjutnya manusia akan membentuk satu komunitas dalam lingkup masyarakatnya.

Plato mengibaratkan sebuah konsep negara kota yang di dalamnya terdapat pembagian-pembagian tugas, sehingga misi negara dalam mensejahterakan warganya dapat terwujud. Polis dalam pandangannya, merupakan sebuah negara yang meghimpun berbagai kepentingan dari setiap penghuninya dengan misi akhir mewujudkan kehidupan yang harmonis dan dapat memberikan kenyamanan dalam kehidupan manusia.

Maka dari itu, untuk mewujudkan cita-cita tersebut, haruslah dikelola dengan bijak berdasarkan pembagian-pembagian tugas sesuai kapasitas penghuninya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari ketimpangan yang bisa terjadi disebabkan perbenturan kepentingan antara satu unsur kemasyarakatan dengan unsur lainnya.

Polis yang dimaksud merupakan negara kota yang dihuni oleh tiga elemen dasar manusia dalam sebuah komunitas atau kelompok masyarakat. Layaknya keutuhan Fisiologis manusia yang terdiri dari kepala, badan, dan kaki, maka Negara Polis pun harus mengikuti lajur seperti itu.

Kepala pengibaratan pemimpin sebuah negara yang melalukan tugas mengelola pemerintah dengan berbagai kebijakan yang menyertainya, maka bagian kepala ini harus di isi oleh para filosof yang memiliki satu konsepsi cerdas dalam membangun sebuah negara. Badan layaknya sebuah wadah yang menopang maka bagian ini di isi oleh para praja atau prajurit pemerintahan yang tugasnya melayani masyarakat.

Sedangkan kaki diibaratkan sebagai bagian umum yang memiliki komunitas terbanyak mempunyai tugas mengembangkan ekonomi sebuah Polis dan pada akhirnya penentu kemajuan dan kemunduran sebuah negara. Bagian ini dihuni oleh rakyat jelata yang hanya memiliki keterampilan menghimpun dan menggerakan grassrooth ekonomi disekitarnya, entah itu bertani, beternak, dan lain-lain.

Konsepsi Plato tersebut, pada abad modern memunculkan satu pendalaman taktis tentang pembagian kerja penghuni sebuah negara dalam mencapai cita-cita bersama. Adalah Montesqiue yang kemudian memunculkan wacana Trias Politica, dimana negara harus dikelola melalui sebuah sistem pembagian kerja yang melibatkan berbagai unsur penegak di dalamnya.

Munculnya Lembaga legislatif (pembuat regulasi kehidupan Masyarakat), Eksekutif (pelaksana Regulasi yang di buat) dan Yudikatif (diibaratkan sebagai team pemantau yurisprudensi) sebuah negara menjadi angin baru dalam dinamika percaturan kenegaraan di dunia.

Kuatnya pengaruh Montesqiue ini dapat di lihat dari beragam corak pemerintahan sebuah negara yang di dalamnya menganut Trias Politica, entah itu pembagian pada tiga lembaga utama seperti di Amerika, dua lembaga utama seperti di Inggris, atau bahkan sembilan lembaga utama seperti yang di lakukan oleh pemerintah Indonesia.

Deliberasi Politik dan Cikal Bakal Solidaritas Sosial

Ibnu Khaldun dalam Opus Magnumnya (Muqadimah) mengatakan bahwa unsur penentu terwujudnya sebuah negara yang berdaulat adalah solidaritas yang muncul dari para penghuninya. Bermula dari sebuah kelompok kecil dengan sistem agitasi dan propagandanya, kelompok kecil tersebut menghimpun solidaritas atau gerakan ashobiyah di dalamnya guna mewujudkan satu kedaulatan bersama kelompok lainnya menuju negara yang dicita-citakan.

Solidaritas sosial dan rasa primordial terhadap kelompok yang di huni menjadi modal dalam membentuk kedaulatan negara. Secara lajur sejarah, negara terbentuk atas unsur badawi dan madani. Gerakan badawiah ini dipelopori oleh kelompok-kelompok kecil yang saling berperang melancarkan propaganda dan aksinya untuk satu sama lain saling menguasai. Badawi ini biasanya gerakan kampung atau kabilah-kabilah yang mempunyai primordialisme dan kepentingannya.

Proses lanjut gerakan Badawi ini ialah Madani. Gerakan Madani merupakan harakat kedaulatan yang berusaha menghimpun kepentingan-kepentingan setiap kabilah dengan strategi dan rencana bijak. Namun, seiring berjalannya lajur sejarah, secara natural gerakan Badawi dan Madani ini kala mewujud menjadi sebuah negara yang dicita-citakan akan hancur bila solidaritas tidak terjaga atau munculnya pemimpin tiran yang merasa berkuasa penuh atas negara yang dipimpinnya.

Baca Juga: Politik Cinta dan Benci

Lantas Khaldun memberikan jaminan bahwa setiap negara yang dihuni dengan nuansa creative minority akan menjadi negara yang maju dan berdaulat. Kecil atau besarnya sebuah kelompok yang terhimpun bila tidak memiliki rasa solidaritas, ashobiyah dan creative minority maka akan jatuh dan hancur menjadi mamlakah Shogir atau negara-negara kecil yang pada akhirnya memilih perang sebagai jalan penyelesaian.

Untuk mewujudkan satu negara yang stabil dengan pemerataan tugas dan wewenang di dalamnya, tentunya tidak serta merta dilakukan secara natural. Mengalir ibarat air. Tapi, perlu semacam alur yang dapat mengharmoniskan setiap kebijakan dan wewenang yang berbeda, sehingga tidak keluar dari misi awal negara tersebut.

Yakni perwujudan masyarakat Madani yang memiliki kedaulatan, keadilan dan harmonis secara sosial. Artinya, perlu semacam dialog aktif atau komunikasi. Proses komunikasi dalam sebuah masyarakat,  yakni antara pemimpin terhadap bawahannya, dalam bahasa Habermas dikenal dengan Deliberasi Politik.

Deliberasi Politik mengandaikan sebuah masyarakat komunikatif yang di topang oleh rasionalitas gerakan dan pemikiran, bagaimana sebuah gejala ditilik secara ilmiah untuk mencapai satu rekayasa sosial yang dicetuskan. Deliberasi politik juga mengandaikan seorang pemimpin yang mau turun ke lapangan, mendengar setiap keluhan bawahannya, dan menyejajarkan dirinya sebagai seorang rakyat biasa. Ibarat satu tubuh yang saling merasakan kesenangan dan penderitaan satu sama lain.

Agaknya, dalam sebuah negara yang menganut Trias Politica, deliberasi politik sebagai sebuah dialog aktif sangatlah penting guna mencapai cita-cita yang diinginkan oleh setiap elemen negara tersebut. Deliberasi politik pula yang pada akhirnya dapat dijadikan sebagai alat untuk menjaga solidaritas sosial masyarakat dan menghimpun kedaulatan di antara para pemegang amanah konstitusi. Sehingga, dengan dialog seperti ini kita dapat menghindari satu studi dan pelaksanaan konsepsi politik warung kopi. Wallahu a’lam

Tuliskan Komentarmu !