People Power, People Powder, Demonstrasi, Atau Apalah Namanya

Ilustrator by Rizki Agustian

Akhir-akhir ini kita dengar satu istilah yang sedang laku jadi judul hard news di semua media cetak ataupun elektonik. Peran media sebagai ruang aspirasi publik selalu berhasil menyedot perhatian dari berbagai kalangan. Mulai dari kalangan elit, menengah, sampai akar rumput sekalipun. Tentunya pro dan kontra adalah dua variable yang tidak pernah absen dari kehidupan berdemokrasi. Namun lucunya, ikatan penguasa dan media semakin erat. Nampaknya pula hubungan mereka semakin harmonis dari hari ke hari.

Secara umum, people power sama artinya dengan kekuatan rakyat. Semacam upaya untuk melakukan perlawanan dalam bentuk protes terhadap pemerintah yang dianggap sudah tidak lagi sehat dalam melayani rakyatnya. Atau kata lain, people power adalah perjuangan menegakan demokrasi secara paksa melalui aksi demonstrasi rakyat. Upaya ini dilakukan dengan cara seluruh rakyat turun ke jalan agar kepala negara meletakan jabatanya karena dinilai telah melanggar konstitusi atau melakukan penyelewengan.

People power pertama kali terjadi di filipina pada tahun 1986. Gerakan ini mengacu pada revolusi sosial damai sebagai akibat dari protes rakyat filipina melawan presidenya sendiri Ferdinand Macros yang telah berkuasa selama 20 tahun lamanya. Ketika presiden Ferdinand Macros mengumumkan dia sebagai presiden saat pemilihan umum disana, padahal  lembaga yang menyelenggarakanya dinilai tidak independen. Corazon Aquino sebagai lawan oposisinya pun menggerakkan demonstrannya hampir setiap hari untuk meminta transparansi hasil pemilu. Hal ini dikenang sebagai perlawanan damai yang ditandai dengan demonstrasi rakyat secara masif setiap harinya. Beberapa hal yang penulis garis bawahi masalah “people power” tersebut, diantaranya: Pertama, Penyelenggara pemilu tidak independen. Kedua, Kecurangan-kecurangan pemilu tidak memiliki tempat penyelesaian. Rasanya seperti kemarin sore, gerakan people power juga pernah terjadi di indonesia. Fenomena krisis moneter sejak tahun 1997 menjadi satu dari banyaknya alasan lahirnya gerakan people power  yang dipicu oleh demonstrasi secara beruntun oleh mahasiswa dan lapisan masyarakat lainnya dalam menuntut reformasi dan perubahan. Mei tahun 1997 adalah momentum yang menjadi monumen perjalanan rakyat indonesia dalam memperjuangkan hak nya di negara yang katanya demokratis. Demokrasi itu mahal, buktinya puluhan jiwa melayang pada masa itu tidak pernah cukup untuk membayar aspirasi yang hendak disampaikan. Oh iya tentu, apa lagi pesta demokrasi 17 April kemarin.

Demokrasi memiliki kedekatan dengan demonstrasi secara diksi dan orientasi. Sama-sama menjungjung hak bicara atas dasar kemanusiaan. Namun entah kenapa penyelenggara demokrasi dalam artian kelembagaan pemerintah begitu takut ketika ada rakyat yang terakumulasi menjadi massa menyuarakan hak nya diluar gedung istana. Padahal rakyat tidak memiliki kekuatan seperti hal nya pemerintah dengan aparatur bersenjata dan bala tentaranya. Secara psikologis, kalau memang pemerintah tidak salah sebagaimana anggapan rakyat, kenapa mesti marah-marah? telinga memerah semerah wajah anjing-anjing yang akan diutus untuk menyambut tamu besar nanti.

Salah seorang aktivis mahasiswa di salah satu acara MetroTv begitu yakin kalau people power adalah sebuah tindakan yang mengarah kepada demokrasi kriminal karena tidak sesuai dengan asas konstitusional. Juga merupakan tindakan yang berlandaskan pada kepentingan semata, bukan kepada kesejahteraan rakyat. Bicara prosuderal formal yang mesti menjadi jalur aspirasi. Oke, penulis anggap kita sedang sedang berdiskusi diruang kampus, ada beberapa pertanyaan supaya kita bisa dialog. Bicara konstitusional, seberapa kuatkah  tuan yakin roda pemerintahan hari ini masih berjalan pada jalur kontitusi ? soal kepentingan, tuan menganggap landasan dari gerakan massa ini adalah kepentingan. Maka saya pun demikian, saya menganggap tuan juga memiliki kepentingan untuk angkat bicara di media mainstream hari itu. Namun entah apa saya tidak tahu. Adakah cara yang paling ampuh meredam hati rakyat yang sedang kecewa kepada pemerintah selain menjungjung hak demokrasinya ? Dan yang terakhir, kita sama-sama memperjuangkan kebenaran rakyat, namun jalan yang ditempuhnya mungkin berbeda. Mudah-mudahan idealisme tuan tidak luntur dengan semua diplomasi yang ada.

Isu people power selalu digaungkan media dengan kepentingan loyalitas terhadap terhadap salah satu paslon presiden. Berimbas kepada identitas sosial yang semakin hari semakin kontras terlihat dipermukaan. Hitam dan putih. Putih dan hitam. Padahal dalam politik tidaklah sesederhana itu, warna nya sangat bervarian. Dalam politik itu ada hitam, putih, abu, merah dan lain sebagainya. maka terlalu naif jika memposisikan people power sebagai massa yang ditunggangi kepentingan golongan atau kelompok semata, yang kemudian meniadakan kehendak rakyat yang tidak berpolitik. Ini bicara soal keresahan dan puisi. Gie bilang “tidak ada kata-kata yang lebih puitis dari pada kebenaran” maksudnya ini benar-benar aspirasi rakyat yang membenarkan keresahanya selama ini terhadap pemerintah.

Istilah makar selalu hadir lebih dulu, semacam teror terhadap publik yang masih belum memiliki keberpihakan, untuk kemudian keberpihakan kepada subjek informasi. Demontrasi adalah bentuk memuliakan konstitusi dan kepedulian kepada tanah air, bagaimana tidak dalam UUD nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang kemudian dijamin dalam pasal 28 UUD 1945 sudah sesuai dengan isu yang diangkat.

Muncul lagi istilah people powder, dikutip dari sebuah tulisan yang dirilis kompasiana.com 19 April 2019 lewat artikel tentang perbedaan people power dan people powder. People powder hanyalah pemanis atau penutup noda bekas luka di wajah dan penangkap cahaya lampu sorot ketika diatas panggung. Tidak ada semangat apa-apa disana, hanya penutup kulit yang selesai acara akan langsung dihapus kembali. Narasi yang syarat dengan kritik dan nyinyir terhadap people power. Menurutnya, konteks yang terjadi di indonesia hari ini tidak mendukung lahirnya istilah people power.

Sebagai pembejalar, penulis melihat begitu jelas drama-drama politik yang dipentaskan diatas panggung demokrasi. Hanya saja, apabila kita semua memahami politik, demokrasi, pemerintah, kepercayaan atau agama sekalipun hanya sebagai sarana menata kebutuhan hidup manusia secara bersama, maka tidak akan ada istilah mempertahan kursi kekuasaan yang selalu menjadi akar konflik. Pemerintah sebagai penguasa. Janganlah hanya mau didengar saja, tapi juga harus mau mendengarkan. Janganlah hanya bisa meneriaki, sementara alergi diteriaki. Jangan hanya pandai menegur rakyat “yang melanggar”, tapi juga harus lapang dada untuk ditegur rakyat. Terakhir sekali, tunjukanlah sikap negarawan bukan sikap preman yang gemar mengancam.

Tuliskan Komentarmu !