Pemilu, Preferensi Pasar, dan Demokrasi Deliberatif: Memperbaiki Demokrasi Kita dari Bawah

(Ilustrator by Rizki Agustian)

17 April 2019 tepatnya, Indonesia merayakan pesta demokrasi. Semua kalangan masyarakat dari kalangan bawah hingga atas memilih presiden dan empat wakil rakyat lainnya secara serentak. Dimulai dari DPR tingkat pusat, DPD, DPRD I, dan DPRD II. Tapi tunggu, ‘pesta demokrasi’? For your information, ternyata istilah ‘pesta demokrasi’ merupakan istilah yang dipakai oleh Soeharto dalam suatu pidato ketika menjelang Pemilu 1982. Berbicara Pemilu 1982, pertanyaan retoris diajukan oleh Nordholt, “untuk apa pemilu jika sudah dimanipulasi sejak awal?”. Menurut Pamberton dalam Notes on The 1982 General Election, Pemilu 1982 lebih tepat dibayangkan sebagai jamuan upacara pernikahan, khususnya dalam upacara pernikahan adat Jawa. Dalam pesta itu, para tamu duduk di kursi yang telah disediakan dan menyaksikan rangkaian acara yang sudah dapat ditebak akhirnya. Bahkan lebih lanjut Nordholt dalam penelitiannya The Indonesian Election: A National Ritual (1980) menyatakan bahwa pemilu merupakan ritual nasional yang didesain untuk mereproduksi legitimasi kekuasaan tanpa menantang kekuasaannya. (tirto.id, politik).

Dengan demikian, sebenarnya istilah ‘pesta demokrasi’ lahir dari konteks orde baru yang memiliki makna tersendiri dalam benak Soeharto, bahwa pesta ini adalah pesta perayaan kemenangannya kembali, pesta keluarga cendana dan para oligark-oligark lainnya. Namun, apakah pemaknaan pesta demokrasi hari ini masih sama? Pada kenyataannya ‘pesta demokrasi’ yang hari ini sedang kita laksanakan adalah pesta pertarungan antar para oligark pemilik bisnis tambang besar di Indonesia. Munculnya film Sexy Killers yang dirilis WatchDoc menjelang masa tenang kampanye Pemilu 2019 menelanjangi gurita bisnis yang dijalankan oleh kedua paslon. Bisnis-bisnis tambang tersebut, telah banyak menuai protes dari masyarakat di sekitar lokasi penambangan, selain itu bisnis mereka telah banyak merusak lingkungan hidup, bahkan ratusan hingga ribuan korban jiwa melayang akibat dari lubang bekas penambangan batu bara yang tidak direklamasi.

Dalam hal ini seharusnya konsep ‘demokrasi’ yang berarti demos (rakyat) dan cratos (pemerintahan), dengan kekuatan rakyatnya, dapat mengusir para oligark-oligark yang memiliki kepentingan bisnis privat di Negeri ini. Pesta demokrasi pun seharusnya dimaknai dengan merayakan HAM, kebebasan berpendapat, menghargai sesama, hingga pemutusan kebijakan yang didasarkan pada prinsip musyawarah bukan elit-elit oligark semata. Yang menjadi masalah kemudian, demokrasi hari ini justru direduksi pemaknaannya menjadi sebatas voters yang dijalankan hanya lima tahun sekali.

Hal ini tentunya tidak bisa terlepas dari preferensi demokrasi yang dimiliki masyarakat Indonesia. Preferensi yang dimaksud ini merupakan ‘ruang hampa’ yang diisi oleh demos, yaitu hal-hal yang sangat berharga sehingga diprioritaskan dalam kehidupan politis masyarakat tersebut. Menurut Walzer, sejauh ini ada lima  preferensi dalam demokrasi, yaitu komunitas politis (republikanisme), ekonomi kooperatif (marxisme), pasar (kapitalisme), kebangsaan (nasionalisme), dan masyarakat warga (asosiasionalisme kritis). (F. Budi Hariman, 2013).

Dalam konteks Indonesia kelima preferensi demokrasi itu sudah pernah dijalankan. Namun hingga hari ini, preferensi yang paling kentara dan dinilai paling real untuk Indonesia pasca Soeharto adalah preferensi pasar atau kapitalisme. Preferensi ini mendesakkan beberapa program seperti good governance, desentralisasi administratif hingga pengembangan civil society. Dengan kebijakan-kebijakan yang ramah terhadap pasar dan para investor, program-program tersebut ditujukan agar Indonesia segera pulih dari krisis.  Perubahan preferensi ini membuat perubahan dari negara hingga masyarakat dan berakibat pada perubahan cara pandang, cara bicara dan cara hidup masyarakat Indonesia. Namun preferensi ini semakin hari semakin mengalami kekaburan dalam batas-batasnya, seperti kekaburan antara pasar dan politik, ekonomi dan politik, perilaku kewarganergaraan dan prilaku para pebisnis. Alih-alih ingin memulihkan krisis pasca Soeharto, preferensi ini justru menciptakan pebisnis-pebisnis kaya yang berjalan diatas kebijakan-kebijakan politik dalam pemerintahan.

Selain diperkuat oleh konteks krisis orde baru, preferensi pasar ini juga telah menjadi preferensi yang natural dalam masyarakat. Dalam ilmu ekonomi, orang-orang menyebutnya dengan homo economicus, yaitu manusia yang secara rasional mengejar kepentingan dirinya dan mampu mengambil keputusan untuk kebutuhan-kebutuhan subjektifnya. (Ibid, 2013). Maka ketika preferensi ini membentuk paradigma dalam masyarakat, hal seperti pemilu lima tahun sekali pun akan ditimbang dengan logika ‘untung-rugi’. Masyarakat di tingkat elit berpikir bagaimana agar asetnya dapat aman dan berkembang lewat kebijakan-kebijakan negara. Masyarakat di tingkat grassroot berpikir bagaimana agar momentum ini dapat menjadi proyek lima tahunan, ada yang terlibat sebagai tim sukses, pengawas pemilu, pegawai KPU hingga saksi di TPS. Selain itu banyak masyarakat yang menentukan pilihannya tergantung dengan seberapa besar ‘serangan fajar’ yang ia terima. Untuk itu, tak heran jika hari ini orang-orang berasumsi bahwa ‘biaya politik itu mahal’, karena ternyata elemen di kalangan elit hingga grassroot banyak memanfaatkan momentum ini kepentingan privatnya.

Jika kemudian Negeri ini sulit untuk maju, menjadi tidak adil rupanya jika kita hanya menyalahkan para elit oligark yang bisnisnya menggurita di setiap sudut Negeri. Jika logikanya kita balik, ternyata para elit (penguasa dan pengusaha) memperkaya diri, memperluas bisnis itu karena masyarakat menuntut mereka untuk itu. Para elit sulit menemukan ‘ruang ideologis’ dalam masyarakat kita hari ini, karena setiap sikap politik mesti dikuantifikasi dalam nominal. Sehingga menurut mereka jalan satu-satunya adalah dengan mengikuti kemauan masyarakat, yakni ‘membeli’ apa yang masyarakat ‘jual’.

Menurut Budi Hardiman, jalan untuk menghadapi demokrasi yang semakin kentara oleh para elit dan masyarakat pencari untung ini, diperlukan demokrasi yang mulai dikembangkan oleh civil society sendiri. Demokrasi ini disebut sebagai ‘demokrasi deliberasi’. Deliberasi berarti proses konsultasi, menimbang-nimbang dan berargumentasi di antara para warganeragara dalam civil society untuk pengambilan kebijakan publik. Deliberasi ini mensyaratkan ruang publik, yakni ruang yang terpisah antara pasar dan negara, namun dapat menjadi controller dan influencer bagi pemerintah secara diskursif. Selain diperlukan karena dapat membangun kekuatan demos yang sama-sama sadar terhadap peran dan fungsinya sebagai waraganegara, demokrasi deliberasi juga penting agar demos mampu menerawang dan mengkritisi berbagai kebijakan yang muncul dari para elit. (Ibid, 2013)

Dengan demikian, warganegara yang mampu menjadikan dirinya subjek yang lebih’waras’, tidak mustahil akan mampu menciptakan para elit yang ‘waras’. Sehingga siapapun yang akan menjadi elit nanti baik itu presiden ataupun wakil rakyat lainnya, mereka akan mudah untuk menemukan ‘ruang ideologis’ dalam masyarakat, sehingga proses demokrasi tidak diwarnai lagi dengan angka-angka nominal-transaksional. Wallahu a’lam

Tuliskan Komentarmu !