Pembangunan Infrastruktur dan Dilema Kebudayaan Kita

infrastuktur dan kebudayaan kita
Sumber gambar: jatimtimes.com

SAVANA- Dalam tata perekonomian global, dunia terangkai ke dalam apa yang sering disebut rantai pasokan global (global supply chain). Rantai ini terus berputar dan memiliki jaringan global yang saling ‘memasok’ dan ‘dipasok’.

Michael Lind (2010) dalam artikelnya yang berjudul Can Infratsructure-led Growth Save the Economy? mengatakan, infrastruktur akan mendongkrak produktivitas sektor swasta jika prasarana itu berhasil menurunkan biaya energi, menurunkan biaya angkutan, menghindari penumpang terlantar, dan mengefisienkan telekomunikasi. Selain itu, kalau ingin mengurangi penduduk miskin sebesar 1 persen per tahun, pertumbuhan ekonomi Indonesia minimal harus di level 7 persen.

Sementara hingga Tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 5,27 persen (kompas.com, Senin, 6/8/2018). Itu artinya, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tertahan di interval 5 atau 6 persen per tahun.

Konon, stagnasi pertumbuhan itu tidak lepas dari buruknya infrastruktur penunjang perekonomian Indonesia selama ini, sehingga Indonesia belum masuk pada jajaran negara favorit dalam jaringan global supply chain tadi. Indonesia bukan negara dengan sistem pengiriman barang atau komponen yang bisa berlangsung cepat dan efisien dengan koneksi global.

Dengan demikian, hilanglah kesempatan 117 juta warga miskin di Indonesia untuk terlibat dalam pekerjaan yang mungkin tersedia dari korporasi manufaktur global yang terhubung dengan struktur ekspor-impor internasional tersebut. Maka keberadaan pembangunan infrastruktur yang terus dikerjakan pemerintah hari ini merupakan salah satu ikhtiar mengatasi hambatan infrastuktur untuk akselerasi perekonomian.

Dilema Kebudayaan

Sekadar mengingatkan, pada awal-awal pencanangan sejumlah megaproyek infrastrktur di Indonesia, muncul beragam opini publik. Mereka yang sepakat, berasumsi bahwa pembangunan sejumlah proyek prestisius di bidang transportasi merupakan jawaban atas problem dan kebutuhan akan percepatan sosial-ekonomi masyarakat selama ini.

Sementara itu, dari pihak yang skeptis memunculkan opini bahwa pembangunan infrastruktur yang selama ini terus dikerjakan, tidak lebih merupakan produk kebijakan yang sama sekali tidak pro-rakyat, melainkan pro-investor. Argumennya, konstruksi logika yang dibangun atas pembangunan infrastruktur di Indonesia murni atas dasar logika pertumbuhan modernisme-kapitalistik, tanpa mengindahkan dampak-dampak lain yang sejatinya kontra-produktif dengan “arti” pembangunan itu sendiri. Oleh karenanya, bukan tidak mungkin justru akan menyisakan problem di kemudian hari (baca; problem kebudayaan).

Modernisme yang didalamnya terhampar mimpi-mimpi tentang kemajuan dan kemakmuran, menjadi sulit ditafsirkan karena ternyata modernisme menjanjikan dua hal sekaligus, yakni kemakmuran dan petaka kebudayaan. Artinya, modernisme tidak saja soal harapan -atau lebih tepatnya fantasi tentang kemakmuran, kemajuan dan kesejahteraan-, akan tetapi secara bersamaan hadir membawa berbagai ancaman, baik ancaman sosial, ekonomi, lingkungan, lebih-lebih kebudayaan.

Agar bisa mensinergikan dampak positif sembari mereduksi ekses negatif, segenap stakeholder harus memperhatikan aspirasi-aspirasi kultural dari para shareholders yang turut merasakan “getahnya”, entah getah manis atau pahit. Karena dalam konteks kebudayaan, keberadaan sejumlah megaproyek infrastrukutr jelas mengancam lanskap kebudayaan, yang di beberapa daerah atau wilayah sudah lama dikenal sebagai “galeri alamiah” kebudayaan dari beragam rupa kultural.

Misalnya megaproyek Jalur Lintas Selatan (JLS) di Jawa Timur. Jalan sepanjang 660 Km tersebut melewati 8 kabupaten; Banyuwngi, Jember, Lumajang, Malang, Blitar, Tulungagung, Trenggalek dan Pacitan. Konon, dibangunnya JLS sebagai sarana untuk menghubungkan daerah-daerah pesisir selatan Pulau Jawa. Tujuannya, agar terjadi akselerasi ekonomi di sisi selatan sehingga tidak terlampau tertinggal dengan kemajuan di sisi utara.

Di sisi yang lain, sebagaimana banyak antropolog mencatat, di wilayah yang menjadi jalur JLS tersebut terdapat situs-situs kebudayaan yang penting, dan sejumlah kesenian tradisional masih eksis. Sebut saja komunitas Hindu Bromo yang diabadikan dalam catatan penelitian Robert Hefner (2001) atau Andrew Betty (2001). Di kabupaten paling ujung timur pulau Jawa ini (Banyuwangi) masih lestari sejumlah ritual atau upacara. Semua memberi catatan-kebudayaan penting tentang bagaimana semestinya kita memaknai hidup dan kehidupan.

Sebagai contoh, ritual kebo-keboan di Banyuwangi. Produk kesenian ini menggambarkan bagaimana menyatunya manusia dengan kehidupan alam, atau yang di dalam filsafat Jawa dikenal dengan manunggaling, makrokosmos dan mikrokosmis. Hal-hal yang berciri kearifan tradisional itu lah yang selama ini sering terpinggirkan sebagai akibat derap pembangunan mainstream (pembangunan yang dialasi spirit kemajuan tanpa mengindahkan keluhuran akal-budi tradisional).

Maka dari itu, proyek-proyek infrastruktur -dengan segala fantasinya- harus memerhatikan aspirasi-aspirasi kultural. Bila tidak, maka sejatinya ia hanya bentuk baru pemaksaan (represi) negara atas kedaulatan dan hak-hak kultural masyarakat.

Baca Juga: Negeri Mandraguna dengan Semboyan Kerjanya

Tuliskan Komentarmu !