Omnibus Law; Kitab Tak Suci yang Sulit Dipahami

omnibus law

SAVANA- Salahkah jika ikut menolak UU Omnibus Law karena mendapat informasi dari sumber ke dua (dari berita, dari diskusi para pakar atau bahkan dari postingan teman), bukan dari sumber pertama (yakni langsung membaca draf UU Omnibus Law)?

Hemmh~

Serangan balik yang kerap dilakukan oleh pemerintah maupun yang menyetujui Undang-Undang Omnibus Law biasanya: “kamu sudah baca draf lengkapnya belum? Jangan-jangan informasi yang kamu terima itu cuma gosip. Coba sebutkan, pasal dan ayat berapa yang kamu tolak? Lalu jelaskan bagaimana mestinya?”

Begitulah kiranya yang dikatakan Mahfud MD saat diwawancarai Tirto.id, yang bertajuk “Mafud MD: Kalau Mau Demo Omnibus Law yang Kongkrit”.

Hal senada juga dikatakan Rahmad Handoyo, Anggota Komisi IX DPR RI dari praksi PDI-P, yang mengatakan: “Sekarang ini banyak hoaks terkait UU Cipta Kerja yang beredar dan sengaja diedarkan, untuk itu saya mengajak kepada semua pihak dan semua rakyat untuk membaca secara utuh pasal demi  pasal yang dipersoalkan,” seperti yang tersiar dalam website akun resmi milik DPR RI, yakni dpr.go.id.

Perkataan kedua tokoh tersebut paling tidak sekarangan diadopsi oleh kaum yang setuju dengan UU Omnibus Law, dan secara tidak langsung pertanyaan itu menyudutkan kaum buruh dan mahasiswa yang menolak (entah dengan ikut aksi demontrasi atau tidak) namun belum membaca teks asli UU Omnibus Law tersebut.

Mahfud MD dan Rahmad Handoyo dan kaum yang berdiri di pihak mereka, menghendaki jika masyarakat Indonesia itu seluruhnya menjadi ahli hukum yang paham betul mengenai perundang-undangan.

Saya mencoba untuk membuka dan membaca file naskah UU Omnibus Law yang dikirim via WA di salah satu grup organisasi kemahasiswaan. Nahkah tersebut dalam bentuk PDF yang totalnya berjumlah 905 halaman, dengan nama “UU Cipta Kerja FINAL-paripurna”.  Selain itu, dikirim juga hasil kajian akademis PP Muhammadiyah tentang RUU Cipta Kerja yang berjumlah 24 halaman.

Sebelum membaca naskah itu saya sudah menyiapkan kopi terlebih dahulu, dengan harapan bisa dengan mudah menyerap isi naskah tersebut. Namun seperti biasa, membaca undang-undang memang sangat merepotkan. Saya mencoba besabar, kopi saya seruput, rokok saya hisap, lalu dengan tenang mencoba mengulangi membacanya lagi.

Setelah lembar ke sepuluh, saya menyerah untuk menjadi orang yang menolak UU Omnibus Law ini karena membaca keseluruhan isinya. Saya memang orang awam, tapi apakah orang awam yang tak kuat baca UU Omnibus Law secarah keseluruhan tidak boleh menolak UU tersebut?

Akhirnya perhatian saya beralih. Saya pun membuka file kajian akademisi PP Muhammadiyah yang berjumlah 24 halaman itu, dengan bahasa yang sederhana tapi tegas dan jelas. Saya pun menjadi punya alasan untuk menolak UU Omnibus Law. Tapi persoalannya, saya mendapatkan informasi itu dari sumber kedua, bukan dari sumber pertama.

Di mata Mahfud MD dan Rahmad Handoyo, keberpihakkan semacam ini tidak sah. Setiap orang yang menolak harus berangkat dari pengamatannya sendiri, tidak boleh dari pengamatan dan kajian orang lain.

Tapi kita pun boleh untuk “tidak setuju” dengan ucapan Pak Mahfud dan Rahmad Handoyo tersebut. Saya lebih setuju ucapan Gus Baha, yang suatu hari ditanya, apakah berdosa orang yang mati tanpa mengethaui isi keselurahan Al-Quran? Jawab Gus Baha tidak, menjadi mufasir itu hukumnya fardu kifayah. Yang artinya, orang yang sadar akan ketidak-tahuannya, boleh bertanya mengenai suatu perkara kepada yang dianggapnya mempunyai kapasitas di bidang ilmu tersebut.

Jika menjadi mufasir saja hukumnya fardu kifayah, apa iya memahami isi naskah UU Omnobus Law dari teks aslinya hukumnya bisa jadi fardu ‘ain?

Jika kamu masih kebingungan apakah harus menolak atau menerima UU Omnibus Law ini, coba kamu perhatikan siapa saja yang menolak dan siapa saja yang menerima. Seperti yang dikatakan dalam postingan Akal Buku: “Kalau kamu yakin bahwa pihak yang menolak UU Cipta Kerja adalah pihak yang selama ini punya rekam jejak yang baik dan jelas khidmat-nya kepada rakyat. Maka dukunglah dia. Berpihaklah kepadanya. Begitu pula sebaliknya.”

Namun apabila keterangan ini masih saja tidak diterima juga, dan kamu tetap saja ditanya kenapa tetap ikut turun ke jalan sedangkan belum membaca naskah UU Omnibus Law versi yang aslinya, bilang saja, “Akutu lagi pengen jalan-jalan. Di rumah jarang banget olahraga. Ya biar sehat, ya kan? Apalagi saat pendemi gini kita jadi sangat jarang sekali keluar rumah. Kan ya kan? Ya sekarang mumpung banyak orang juga yang ikut jalan, jadi seru, di kawal polisi lagi. Jarang-jarang lho saya jalan tapi dikawal polisi”

Ya kalau merekanya ngajak becanda, ngapain diseriusin sih…

Tuliskan Komentarmu !