Mediaokrasi: Kebebasan Pers dan Konglomerasi Media

ilustrasi: mediaindonesia.co.id

SAVANA- Indonesia, sebagai salah satu negara demokrasi mencitakan adanya kesadaran kebangsaan dari seluruh komponen bangsa. Setiap warga negara diharapkan berkesadaran secara emansipatif dan partisipatif dalam proses tata kelola dan pembangunan bangsa.

Dalam kacamata demokrasi, pembangunan merujuk pada kepentingan rakyat. Adagium “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat” adalah sebuah terminologi kebangsaan yang berorientasi pada kedaulatan rakyat. Tentunya, dalam proses menuju kedaulatan tersebut, negara memastikan terciptanya eskosistem demokrasi yang dihasilkan melalui berbagai keran gagasan dan saluran partisipasi civil society.

Kehadiran lembaga-lembaga rakyat baik lembaga permusyawaratan, lembaga legislasi dan unsur pelaksana menjadi salah satu formulasi bentuk negara demokrasi. Selain itu, eksistensi institusi pengawas seperti media massa harus dijamin oleh aturan negara sebagai medium untuk melakukan kontrol sosial sekaligus jembatan antara kekuasaan, kepentingan dan harapan warga masyarakat.

Interaksi politik dan demokrasi memiliki pengaruh signifikan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Sistem demokrasi yang dibangun di sebuah negara hendaknya disertai pula dengan penguatan etos demokrasi yang menjamin adanya kebebasan berpendapat dan penegakan konstitusi dalam beragam lingkup kehidupan.

Eksistensi media massa sebagai saluran penyampaian informasi dan kontrol sosial dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur penerapan etos demokrasi. Adanya jaminan kebebasan berpendapat dalam praktik kerja media melahirkan kebebasan pers untuk melakukan kritik terhadap penguasa, pengawasan terhadap para pemangku kebijakan dan edukasi kepada rakyat. Dalam hal inilah, kebebasan pers menjadi salah satu ciri negara demokrasi.

Media dan Etos Demokratik

Alexis de Tocqueville membedakan dua aspek demokratisasi, yakni sistem demokratik dan etos demokratik. Sistem demokratik berkaitan dengan prosedur demokratik dan manajemen pemerintahan demokratik. Sedangkan etos demokratik berkaitan dengan formasi nilai-nilai demokratik di masyarakat yang kokoh dan utuh. Dalam dua aspek ini, media massa memiliki andil besar dalam mewujudkan demokratisasi negara. Media massa menjadi medium yang menegakkan etos demokratik secara kuat agar dapat meminimalisir kekuatan predatoris oligarki (Heryanto, 2018).

Deretan panjang sejarah kebebasan media di Indonesia di isi dengan berbagai fase perkembangan dan transformasi media. Sebagai kekuatan demokrasi, terutama bagi civil society, media mendorong partisipasi dan pengawasan publik terutama dalam proses penyelenggaraan negara.

Media massa menjadi corong penguasa sekaligus bagian integral massa-rakyat yang dapat digunakan sebagai medium pendidikan politik. Dengan kata lain, media massa berfungsi sebagai pengawal demokrasi (democracy watch) yang harus berperan menghubungkan kekuatan dan kepentingan penguasa dengan harapan dan kebutuhan rakyat.

Fase perkembangan kebebasan pers di Indonesia, pernah diisi oleh masa otoritarianisme media. Dimana, media menjadi saluran tunggal pemerintah dalam menarasikan dan mengkonstruksi wacana pemerintah. Penguasaaan media yang dimonopoli oleh negara menjadikan media massa sebagai kanal informasi dan kebijakan politik pemerintah.

Hal ini ditandai dengan adanya pembatasan penguasaan industri media oleh pihak swasta. Era ini juga ditandai dengan beberapa pembungkaman media massa yang dipandang mengkritik kebijakan pemerintahan orde baru. Baru semenjak era reformasi menuju transisi demokrasi, industri media massa mulai menemukan secercah cahaya untuk menegakkan kebebasan pers dan berpendapat bagi segenap elemen masyarakat.

Lengsernya Soeharto sebagai simbol orde baru memberi angin segar dalam proses demokrasi Indonesia. Salah satu tuntutan yang mengemuka pada era reformasi ini adalah jaminan kebebasan pers bagi media massa dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas publik. Keran kebebasan pers yang dibuka tidak hanya memberikan jaminan penegakkan konstitusi kenegaraan terhadap media massa, tetapi juga belakangan menyisakan ‘PR’ dalam proses melakukan kontrol media massa agar tidak kebablasan, tidak lupa pada tuntutan reformasi.

Hal ini disinyalir karena adanya indikasi industri media massa baik cetak maupun elektronik dikonglomerasi oleh segelintir orang saja. Sehingga, fungsi media sebagai pengawal demokrasi belakangan dipertanyakan kembali.

Interaksi Politik dan Konglomerasi Media

Media massa menjadi bagian integral dalam proses demokrasi di Indonesia. Momentum Pemilu 2009. 2014 dan 2019 menjadi bentuk formulasi media massa sebagai saluran partisipasi dan pengawasan publik secara politik. Apa yang kita saksikan dalam setiap pagelaran kontestasi politik tanah air menjadi bukti besarnya peran dan fungsi media massa sebagai pengawal demokrasi.

Media massa mainstream (Mainstream Media) seperti surat kabar, radio dan televisi diramaikan oleh hiruk pikuk arus lalulintas demokrasi. Dalam masa kontestasi politik, surat kabar, gelombang radio dan layar kaca televisi dihiasi oleh beragam wajah, logo, gambar dan slogan para kandidat dan partai politik yang berkontestasi.

Bahkan, dalam dua kontestasi terakhir, keterlibatan para politisi dalam penguasaan industri media dan/atau keterlibatan pemilik media dalam kontestasi politik dapat dilihat secara terbuka dan cenderung vulgar. Sehingga, interaksi politik dan industri media massa tersebut membentuk sebuah mediaokrasi.

Danny Schechter (2005) mengandaikan mediaokrasi sebagai sebuah cerminan yang menunjukkan relasi harmonis dan simbiotis antara kalangan elite media dan elite politik secara rapat dan berkepentingan. Sebagai seorang analis dan pelaku media, Danny Schechter secara kritis menguraikan realitas media dan interaksi politik yang terjadi di negara adidaya Amerika Serikat.

Sebagai sebuah negara besar yang seringkali menjadi rujukan negara-negara berkembang, Amerika Serikat tidak luput dari proses konglomerasi media yang dimiliki oleh segelintir orang, kemudian secara intens melakukan interaksi secara politik dengan orientasi kepentingan tertentu.

Dalam konteks Indonesia, apa yang disampaikan Schechter tampaknya telah dan tengah terjadi dalam dua dasawarsa terakhir ini. Kita bisa melihat bagaimana ramainya kontestasi yang menyeret nama-nama besar pemilik media dalam lingkaran politik Indonesia.

Dentum berakhirnya rezim orde baru melalui keran kebebasan pers mengarahkan negara Indonesia menuju era mediaokrasi. Yakni, sebuah relasi politis antara penguasa dan pemilik media bersama-sama membentuk sistem dan ideologi yang saling tergantung dan menyembunyikan agenda-agenda korporasi media.

Mediaokrasi mewujud semacam lintasan tempat persilangan antara kebebasan pers dan konglomerasi media. Mediaokrasi menjadi sebuah sistem politik yang terikat sistem media. Mediaokrasi sebagai sebuah lintasan interaksional antara politisi, penguasa dan pemilik media.

Pertanyaannya, sampai kapan korporatisasi dan politisasi media massa ini akan berlangsung? Publik merindukan media massa yang mengawal kedaulatan rakyat.

Tuliskan Komentarmu !