Kuasa Politik di Kampus

kuasa politik di kampus
sumber gambar: kiblat.net

SAVANA- Kondisi bangsa Indonesia yang sedang mengahadapi konstalasi Politik menjelang Pilpres 2019, telah  membuat sebuah situasi politik terbuka, yang mencoba masuk ke semua aspek. Kampus menjadi salah satu tempat proses intervensi politik di jalankan.

Belum lama ini kita mendengar beberapa orang yang mengatasnamakan  alumni sebuah kampus, mendeklarasikan dukungannya terhadap salah satu calon presiden. Kita juga mendengar beberapa tokoh politik yang hendak berkunjung ke sebuah kampus ditolak karena dianggap berbeda pilihan dengan para pejabat kampus. Bahkan ada beberapa pejabat yang enggan untuk datang ketika diundang oleh satu kampus, hanya karena kampus tersebut pernah mengundang lawan politiknya.

Tidak jauh beda dengan para pejabat kampus, sebagian Himpunan Mahasiswa Jurusan juga seakan hanya menjadi alat kepanjangan tangan dari beberapa elit politik nasional untuk mengkampanyekan kepentingannya. Melalui pimpinan organisasi mahasiswa, para elit politik meminta untuk bisa menjadi pemateri di salah satu kegiatan organisasi mahasiswa tersebut, tentu dengan di iming-imingi kucuran dana yang nantinya akan bermanfaat bagi kegiatan lainya di himpunan mahasiswa jurusan tersebut.

Kampus yang seharusnya menjadi Respresentation Of Academic Community, tempat diujinya gagasan para elit politik, kini berubah menjadi ajang untuk mendongkrak pemilih melalui politik identitas alamamater. Padahal kampus memiliki legitimasi ilmiah untuk menguji setiap kebijakan dan program para elit politik melalui serangkaian penelitian ilmiah.

Namun kerap kali, legitimasi ilmiah yang dikeluarkan kampus justru disalahgunakan oleh para elit politik untuk membentengi dirinya dari kritik pihak oposisi. Legitimasi ilmiah pesanan para elit politik ini, membuat penelitian yang dikeluarkan kampus seakan tidak bebas nilai atau tidak objektif.

Relasi Ilmu dan Politik di Kampus

Ketika ilmu bercampur dengan politik, menimbulkan banyak pertanyaan, apakah ilmu itu bebas nilai? Samsul Ma’arif Mujiharto dalam tulisannya yang berjudul Ilmu(wan) dalam Jeratan Kontrol Sponsor dan Politisi menyebutkan bahwa ilmu tidaklah bebas nilai. Nilai yang dimaksud di sini adalah non-epistemic value (nilai non-epistemik) yang dibedakan dengan epistemic value (nilai epistemik).

Secara singkat, nilai epistemik diasosiasikan dengan upaya manusia (cognitive agent) untuk menemukan kebenaran (justified truth); dapat disejajarkan dengan ilmu atau nilai ilmiah yang beroperasi di bawah prinsip otonomi, sedangkan nilai non-epistemik merupakan di luar nilai epistemik, meliputi nilai komersial dan nilai politis.

Dalam perkembangannya, ilmu tidak hanya dibentuk oleh nilai epistemik, melainkan juga nilai non-epistemik, seperti nilai komersial (pendanaan penelitian dan ilmu sebagai komoditas, komersialisasi ilmu) dan nilai politis (kebijakan negara dan ilmu sebagai legitimasi kekuasaan, politisasi ilmu).

Najib Yuliantor menyebutkan, relasi ilmu dan politik telah mengakibatkan terjadinya politization of science (politisasi ilmu) dan scientization of politics (saintisasi politik). Politisasi ilmu merujuk pada usaha untuk meletakkan ilmu dalam kondisi politis yang memungkinkan terjadinya pergeseran spektrum kebenaran menjadi spektrum kekuasaan dan konflik, sedangkan saintisasi politik merupakan usaha untuk menjadikan politik menjadi tampak ilmiah.

Mendudukan Kembali Peran Intelektual di Kampus

Yudi Latif dalam bukunya Intelegensia Muslim dan Kuasa, menyebutkan Istilah ‘les intellectuels’ pertama kali diperkenalkan oleh Clemenceau yang dipakai secara luas di Prancis pada tahun 1898 sebagai resonansi dari ‘manifesto intelektual’ (manifeste des intellectuel) yang dibangkitkan oleh ‘Kasus Dreyfus’.

Pada tahun 1896, Alfred Dreyfus, seorang kapten Yahudi dalam dinas ketentaraan Prancis, dituduh telah melakukan spionase dan dicopot dari pangkatnya oleh sebuah pengadilan militer dan dihukum penjara seumur hidup. Sebagai protes atas kesewenang-wenangan keputusan pengadilan itu, Emile Zola, seorang novelis populer yang terkenal, menerbitkan sebuah surat terbuka di halaman muka sebuah koran kecil yang terbit di Paris, yang menuduh para anggota dinas ketentaraan Prancis telah merekayasa bukti, memanipulasi dan menutup-nutupi fakta-fakta dari kasus tersebut. Surat ini, yang kemudian dikenal sebagai ‘manifeste des intellectuels’ (manifesto para intelektual).

Pada tahap-tahap awal kemunculannya, intelektual menunjuk pada sebuah kelompok dengan misi yang diproklamirkan sendiri, yaitu membela sebuah nurani bersama atas persoalan-persoalan politik yang mendasar. Namun, dalam perkembangan berikutnya, definisi-definisi dari intelektual menjadi berlimpah dan beragam.

Antonio Gramsci mengatakan, “Semua manusia adalah intelektual, tetapi tidak semua orang dalam masyarakat memiliki fungsi Intelektual”. Gramsci kemudian mengelompokan dua jenis intelektual. Pertama, Intelektual tradisional semacam guru, ulama dan para administrator. Kedua Intelektual Organik, yaitu kalangan profesional.

Kalau merujuk pada klasifikasi Gramsci tentang Intelektual, maka kampus merupakan tempat berkumpulnya Intelektual tradisional dan Intelektual Organik. Lantas, apakah peran Intelektual itu sendiri?

Edward Said dalam bukunya Peran Intelektual, menyebutkan bahwa hidup orang intelektual pada hakikatnya adalah mengenai pengetahuan dan kebebasan. Pertanyaan yang diajukannya adalah bagaimana orang mengatakan kebenaran? Kebenaran apa? Bagi siapa dan di mana? Maka seorang intelektual tidak dapat dimiliki oleh apa-apa dan siapa-siapa. Dan karena itu, ia sering dianggap berbahaya. Ia boleh saja solider dengan kelompoknya, tetapi selalu dengan kritis.

Said juga menjelaskan, seorang intelektual adalah pencipta sebuah bahasa yang mengatakan benar kepada yang berkuasa. Inilah paham Said tentang seorang intelektual. Seorang intelektual mengatakan yang di anggap benar, entah sesuai atau tidak sesuai dengan kuasa-kuasa yang ada. Bagi Said, dosa paling besar bagi orang intelektual adalah apabila ia tahu apa yang seharusnya dikatakan, tetapi ia menghindar. Ia tidak pernah boleh mau mengabdi kepada mereka yang berkuasa.

Masuknya politik intervesi di kampus akan membuat para intelktual yang ada di dialamnya cenderung sulit untuk melaksanakan peran intelektualnya seperti apa yang dikatakan Edward Said. Intervensi politik dengan memihak salah satu kekuatan politik yang tengah berkontestasi dalam proses elektoral memang mengundang kontroversi.

Ada dua catatan kritis atas pilihan politik intervensi yang dijalankan di kampus, yakni: pertama, tindakan kampus melakukan intervensi politik atas salah satu kubu dari kekuasaan yang sedang bertarung di tengah penuhnya ruang politik oleh kontestasi dan negosiasi di antara kekuatan oligarkhi adalah tindakan sembrono. Sekali kampus masuk ke dalam salah satu pihak kekuatan oligarkhi, dengan mudah kampus terserap menjadi sekrup dan instrumen yang akan memperkuat faksi oligarkhi yang tengah kampus dukung.

Kedua, alih-alih kampus mendorong pada perubahan politik progresif, inisiatif melakukan intervensi politik tidak memberikan dampak real terhadap basis sosial dari kaum progresif: kaum marhaen, rakyat pekerja, petani, dan rakyat miskin. Sehingga dalam pandangan kritis ini, hanya individu-individu di kampus yang melakukan intervensi itu saja yang syukur-syukur dapat jatah kekuasaan, dan lagi-lagi itu sama saja dengan terserapnya mereka dalam arus besar logika oligarkhi.

Maka penting kiranya untuk menghidupkan kembali lembaga dan forum-forum diskusi di kampus, guna menciptakan the social view on objectivity. Dengan adanya lembaga dan forum diskusi juga akan mampu mengembalikan peran mahasiswa dan akademisi seperti apa yang digambarkan oleh Ali Syaria’ti sebagai “Nabi Sosial dan Rausyanfikr (Pemikir yang tercerahkan)”, yang mampu melakukan gerakan perubahan sosial demi terwujudnya keadilan bagi kaum marginal.

Adanya Lembaga dan Forum diskusi di kampus juga memungkinkan terciptanya  konsep demokratisasi ilmu untuk membedakan representasi ilmiah dan representasi politis. Sistem demokrasi ini yang memungkinkan mekanisme publik melakukan uji kritik dan kontrol lewat pembuktian-pembuktian secara empiris, rasional dan terbuka.

Dengan demikian, lewat mekanisme demokrasi yang terdapat dalam lembaga dan forum diskusi kampus, jatuhnya ilmu ke jurang politis dapat dihindari, dan representasi ilmiah dan representasi politis dapat dibedakan.

Tuliskan Komentarmu !