Keganjilan-Keganjilan Piala Presiden 2019

sumber gambar: liputan6.com

SAVANA- Mendekati hari-H pesta demokrasi empat tahunan, suhu politik yang tersaji semakin berdinamika. Diperkirakan akan terus mendidih suhunya hingga 17 April mendatang. Ternyata dinamika ini tak hanya terjadi dalam urusan politik. Pun demikian dinamika itu terjadi kepada dunia si kulit bundar. Pecinta sepakbola Indonesia belum lama ini digegerkan dengan beberapa temuan satgas Anti Mafia yang berujung pada ditetapkannya Joko Driyono sebagai tersangka dugaan pengaturan skor.

Trust publik terhadap wajah sepakbola tanah air pasca “diacak-acak” oleh satgas sedikit terobati. Obat ini tak lain setelah Timnas U-22 di bawah asuhan Indra Sjafri menjuarai piala AFF belum lama ini. Namun ternyata sirkus persepakbolaan Indonesia kembali melakukan akrobat dengan menggelar turnamen Piala Presiden dan menunda sementara Piala Indonesia yang notabene kompetisi resmi PSSI.

Peluit tanda dimulainya turnamen ini secara resmi dibuka di Stadion Si Jalak Harupat Kabupaten Bandung. Awalnya akan dibuka secara langsung oleh RI 1, Joko Widodo, namun beliau berhalangan hadir karena sedang berada di Kendari dan diwakilkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi. Padahal di stadion telah dibentangkan ucapan “WILUJENG SUMPING BPK PRESIDEN JOKOWI”.

Berhentinya Piala Indonesia memang begitu banyak yang berkomentar miring. Selain dari memberhentikan kompetisi resmi demi kompetisi yang statusnya hanya turnamen, publik pun beranggapan unsur politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) begitu kentara. Anggapan ini sangat beralasan mengingat Piala Presiden dibuka 2 Maret dan partai final pada 12 April yang sejatinya H-5 menuju pemilu serentak.

Tentu secara elektoral gempita final yang akan secara resmi akan ditutup oleh Presiden mempengaruhi untuk mendongkrak suara di detik-detik terakhir. Seolah, tanpa harus memobilisasi massa, dengan gengsinya final pun telah menyedot perhatian agar semua mata tertuju pada penentuan juara Piala Presiden ini.

Keganjilan kedua, yakni adanya aturan pemain asing boleh bermain tanpa harus memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dengan dalih karena belum dikontrak oleh klub. Padahal esensinya menurut Peneliti Hukum Kemenkumham, Eko Noer Kristiyanto, bukan soal telah dikontrak atau tidak, namun ketika pemain mendapatkan bayaran, bisa diartikan sebagai berkerja secara profesional. Jika memang turnamen ini membawa “embel-embel” presiden, seharusnya memberikan contoh yang baik dalam menegakkan aturan.

Keganjilan ketiga, menurut Wakil Ketua PSSI, Iwan Budianto awalnya pada tahun ini Piala Presiden tidak akan digelar, tapi  sponsor ingin ada kesinambungan sehingga Piala Indonesia yang harus mengalah. Entah sponsor yang mana. Yang jelas logika berpikir seperti ini begitu dipaksakan. Baik dipaksakan secara alasan tadi, juga dipaksakan digelar menjelang pemilu serentak. Jika menilik edisi sebelumnya, Piala Presiden pertama digelar Agustus 2015, gelaran kedua pada Februari 2017, dan 2018 digelar Januari. Lantas mengapa Maret yang menjadi pilihan?

Dengan tiga alasan di atas maka publik wajar untuk berspekulasi Piala Presiden (Baca:Pilpres) menjelang Pilpres memiliki kecenderungan politis untuk mendongkrak elektabilitas salah satu paslon.

Tuliskan Komentarmu !