Epidemi Kebencian

cebong vs kampret
Sumber gambar: kaskus.co.id

SAVANA- Sejarah perjalanan hidup manusia hingga hari ini diliputi tiga hal paling menakutkan: kelaparan, wabah, dan perang. Dari zaman ke zaman, jutaan nyawa umat manusia melayang akibat kekurangan makanan, epidemi, dan kekerasan. Tak peduli di belahan bumi mana pun.

Di Prancis, antara Tahun 1692-1694, sekitar 2,8 juta orang mati karena kelaparan. Selanjutnya, abad 14 menjadi sejarah paling kelam di mana wabah yang dinamai Maut Hitam, membunuh ratusan juta manusia di sepanjang wilayah Asia, Eropa, dan Afrika Utara. Dan sebelum mencapai abad 20, 15 persen populasi manusia di dunia tewas akibat perang (Yuval Noah Harari dalam Homo Deus, hal: 4-16).

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedikit demi sedikit memang mampu mengatasi kelaparan dan wabah. Bersamaan dengan itu, hukum rimba yang melahirkan peperangan juga perlahan tapi pasti mulai ditinggalkan sejak pertengahan abad ke-20 berkat kesadaran akan HAM yang terus meningkat. Namun, tiga musuh besar manusia itu seolah tak akan pernah benar-benar lenyap sampai dunia ini berakhir.

Kelaparan, misalnya, meski di sana-sini sudah dapat diatasi dengan cekatan, tetap saja ia hadir setiap tahun, terutama di negara-negara Dunia Ketiga. Begitu juga dengan perang dan wabah. Meski tak ada lagi genosida, sampai sekarang kita masih saja menyaksikan kekerasan di wilayah Timur Tengah. Dan wabah, meski kita kini tidak lagi panik akan keberadaan virus cacar, SARS, atau Ebola, namun tidak ada yang bisa memastikan bahwa virus jenis baru yang lebih mematikan tidak akan muncul sewaktu-waktu.

Kabar buruknya, di samping tak ada jaminan bahwa kita bisa terbebas dari virus biologis yang mematikan, kita juga masih terus dihantui virus lain yang mendampingi kita di sepanjang zaman. Virus ini tak berwujud dan karenanya tak dapat dideteksi, apalagi diatasi, oleh alat-alat kedokteran paling canggih sekalipun. Virus itu bernama kebencian.

Mewabah di Tahun Politik

Dari mana kebencian itu datang? Dalam psikologi, kebencian tumbuh dari rasa tidak suka. Ia juga bisa tumbuh dari rasa iri. Sigmund Freud menyebut kebencian sebagai dorongan ego yang ingin menghancurkan sumber-sumber yang tidak membahagiakan.

Hari-hari ini, terutama memasuki tahun politik, yang saya ingat bermula sejak Pilkada DKI 2017, virus kebencian tampaknya mulai mewabah di negeri terkasih. Masyarakat kita terpolarisasi menjadi dua kubu. Saya sendiri berharap saya keliru. Akan tetapi, sulit untuk menyangkal kenyataan tersebut terutama setiap kali saya membuka laman media sosial. Ada Kampret dan Cebong di sana. Dua kata itu seolah tak pernah absen dari lini masa.

Saya kira tak perlu dijelaskan lagi apa itu Kampret dan apa itu Cebong. Saking polulernya, hampir semua masyarakat Indonesia saat ini sudah tahu. Kampret, dengan segala kekecewaannya pada junjungan kaum Cebong (merujuk pada pemerintah saat ini), selalu menganggap apapun tindakan atau kebijakan yang diambil salah atau tidak patut. Bahkan Presiden naik motor pun bisa jadi bahan olok-olok.

Di pihak seberang, kaum Cebong -dengan segenap kepongahannya, selalu menolol-nololkan kaum Kampret atas kritik-kritiknya. Belum lagi, di sela-sela perbedaan pilihan politik itu, muncul pula gerakan-gerakan kelompok ekstremis yang tak lelah-lelahnya menginginkan penegakan ideologi khilafah di Indonesia, untuk menggantikan ideologi Pancasila dan sistem demokrasi. Koreksi bila saya keliru, kelompok yang disebutkan terakhir ini tampaknya menunggangi kaum Kampret untuk mewujudkan ambisinya itu.

Saya sendiri memiliki beberapa teman yang saban hari bertengkar di media sosial lantaran perbedaan dalam pilihan politik. Meski tidak secara terang-terangan mengakui diri sebagai Cebong atau Kampret, adu argumentasi di antara mereka tak jarang berakhir dengan kata-kata ejekan yang menjerumus kasar.

Tak jarang saya juga ikut diserang ketika hendak menengahi mereka. Belakangan, mereka menjuluki orang seperti saya -yang tak memihak cebong atau kampret- sebagai monyet. Sebutan ini seolah memaksa saya untuk membela atau bergabung dengan salah satu di antara mereka.

Tanggung Jawab Elite Politik

Tentu saja, perseteruan politik tak jadi masalah bagi kita sebagai rakyat sepanjang ia hanya berkutat di lingkaran para pelaku politik. Yang menyedihkan adalah bahwa faktanya tidak demikian. Perseteruan politik itu justru sangat bergemuruh di tataran rakyat. Sementara para politikus dengan enteng melontarkan isu-isu untuk melancarkan serangan terhadap kubu lawan, rakyat yang tak tahu menahu justru meresponsnya dengan penuh semangat.

Situasi ini jelas harus menjadi tanggung jawab para elite politik, terutama mereka yang kerap menganggap diri sebagai negarawan. Seorang negarawan sejati harus mengutamakan kemaslahatan rakyat ketimbang ambisi politik individunya. Bila perlu, sebagai misal, demi mencegah perpecahan, seorang negarawan yang benar-benar negarawan akan dengan senang hati tidak memiliki jabatan apapun dalam pemerintahan. Para elite politik harus menjadi pihak pertama yang menyadari keberadaan epidemi kebencian yang mulai mewabah di tengah-tengah masyarakat belakangan ini.

Virus kebencian barangkali memang tidak semengerikan cacar, SARS, flu burung, atau Ebola. Namun, bukan berarti ia tidak berbahaya. Bukan hanya perpecahan, kebencian juga dapat melahirkan kematian. Sejarah mencatat jutaan nyawa di seluruh dunia melayang akibat wabah kebencian yang akut dan mengakar, yang kerap tercetus dalam bentuk perang dan genosida. Sebut saja Holocaust Nazi terhadap orang Yahudi, pembantaian umat muslim di Bosnia, dan genosida warga sipil Armenia oleh tentara Utsmaniyah.

Orang mungkin akan mengatakan bahwa itu bukan berpangkal dari kebencian, melainkan perbedaan ideologi atau pandangan agama. Namun, jika dicermati secara sungguh-sungguh, dengan menanggalkan dogma-dogma dan kredo yang kita yakini, kebencian lah yang sesungguhnya menyebabkan lahirnya tragedi-tragedi itu.

Netralitas Media Massa

Setiap perseteruan pastilah ada pemicunya. Dalam hal Kampret versus Cebong, di samping tindakan-tindakan para elite politik yang rentan menjadi pemicu, media massa agaknya juga harus berani mengakui diri sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas memanasnya perseteruan mereka. Apalagi jika mengingat bahwa perseteruan mereka lebih kerap terjadi di dunia maya ketimbang dunia nyata.

Baik disengaja maupun tidak, pemberitaan media massa tentang dua kubu politik yang tengah bertarung menjelang Pemilu Presiden 2019, yang sering disebarluaskan melalui media sosial, sedikit banyak -kalau bukan sangat- berpengaruh.

Berita yang tidak objektif atau tidak netral, rentan memanaskan perkelahian para Kampret dan Cebong. Saya misalkan berita yang tayang di sebuah media online nasional (Detik.com) pada Rabu (22/8/2018) yang berjudul “Gerindra: Pak Prabowo Tidak Punya Niat Jahat”, terkait tersebarnya spanduk bertuliskan ‘Jangan Pilih Capres Jahat’ di sejumlah wilayah Jakarta Pusat. Tautan berita tersebut tersebar di media sosial dan menuai banyak komentar tak sedap.

Bisa dimafhumi bahwa berita tersebut lahir atas inisiatif kru media yang bersangkutan untuk mengonfirmasi perihal tersebarnya spanduk tersebut. Akan tetapi, cukup disayangkan bahwa judul yang dibuat sedikit melenceng (atau sengaja dimelencengkan?) dari hasil wawancara dengan Bakom DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade.

Dalam berita tersebut Andre bilang, “Saya rasa dua-dua capres itu, baik Pak Jokowi dan Pak Prabowo tidak punya niat jahat bagi masyarakat Indonesia.” Jelas bahwa Andre tidak hanya menyebut nama Prabowo, tetapi juga nama Jokowi dalam pernyataannya. Andre selanjutnya menambahkan bahwa kedua calon presiden sama-sama memiliki niat baik. Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak menggunakan spanduk yang bisa memprovokasi, dan meminta Pemprov DKI untuk menertibkan spanduk-spanduk tersebut.

Sayangnya, media online tersebut hanya menuliskan nama Prabowo di dalam judul berita tersebut. Mengapa tidak dibikin, misalnya, “Gerindra: Jokowi dan Prabowo Tak Punya Niat Jahat”? Mengapa hanya Prabowo? Apakah media online yang bersangkutan, atau setidaknya jurnalis yang menulis berita tersebut, berasumsi bahwa yang kemungkinan jahat hanya Prabowo sehingga memerlukan mengonfirmasi keberadaan spanduk tersebut hanya kepada Gerindra semata? Belum lagi, berita tersebut juga tidak diimbangi dengan konfirmasi dari kubu seberang (PDI-P misalnya).

Sebagai orang yang pernah melakukan pekerjaan peliputan dan berada di dapur redaksi, saya merasa berita tersebut cukup tendensius. Meski samar-samar, meski tetap berpijak pada fakta (hasil wawancara), pembingkaian yang dilakukan dengan memenggal hasil wawancara sebagai judul, membuat berita tersebut menjadi (terkesan) tidak netral. Dalam kasus ini, judul “Prabowo Tidak Punya Niat Jahat” dengan “Jokowi dan Prabowo Tidak Punya Niat Jahat” tentu saja akan menghasilkan penafsiran yang jauh berbeda.

Karena itu, tanpa perlu diperpanjang, demi ikut mencegah merebaknya epidemi kebencian di antara kaum Cebong dan Kampret, media massa sudah saatnya berhenti memproduksi berita-berita seperti yang saya contohkan tadi. Selain demi terciptanya ketentraman di negeri kita terkasih, sikap netral dan objektif toh juga harga mati bagi media massa yang sehat, bukan?

Tuliskan Komentarmu !