Cyberdemocracy : Komunikasi Politik Generasi Ketiga

ridwan rustandi
Ilustrator: Rizki Agustian (Savana Post)

 SAVANA- Helatan demokrasi di Indonesia semakin menggairahkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada momentum lima tahunan ke depan, seluruh rakyat Indonesia akan memilih para wakilnya dalam kontestasi pemilu. Berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, pada tahun 2019, warga Indonesia akan mendapat lima kertas suara yang terdiri dari pemilihan anggota legislatif; DPRD Kabupaten atau Kota, DPRD Propinsi, DPR RI, dan DPD. Ditambah memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Sekaitan dengan kontestasi tersebut, sudah sejak dua tahun ke belakang seluruh kontestan melakukan beragam upaya agar bisa dikenal, diterima dan dipilih oleh para pemilihnya. Tentunya, taktik dan strategi politik dirumuskan, dirancang dan diimplementasikan agar sejurus dengan harapan dan keinginan para kontestan.

Memasuki medio 2000-an, taktik dan strategi politik tersebut didiseminasikan melalui beragam saluran politik yang tidak sekedar konvensional, melainkan juga sudah mulai menggunakan media baru (new media), semacam internet.

Internet : The Third Age of Political Communication

Kehadiran internet yang digagas mula kali untuk kepentingan militer AS pada tahun 1970-an, dirancang sebagai bentuk konsekuensi pertahanan AS atas kekhawatirannya terhadap serangan nuklir. Teknologi internet awal ini dikenal dengan istilah ARPANET yang memungkinkan setiap komputer mampu terhubung dan saling berkomunikasi dalam menyebarkan bundelan paket informasi untuk kepentingan militer (Dominic, 2009 : 278).

Lambat laun, teknologi ARPANET ini diproduksi secara masal, sehingga mewujud menjadi teknologi komunikasi dan informasi yang bersifat public (public sphere). Pada titik inilah, masyarakat umum (di luar militer) bisa leluasa mengembangkan dan menggunakan media baru dalam struktur interaksi sosialnya.

Pada perkembangannya, internet menyebar dan digunakan oleh hampir semua kalangan masyarakat. Apalagi hal ini didukung dengan dua karakteristik utama internet sebagai media yang interactivity dan multimedia.

Internet sebagai media generasi ketiga memiliki kelebihan yang cukup signifikan dibandingkan dengan media generasi kedua (televisi dan radio) yang lazim disebut media mainstream. Sifat interactivity-nya memungkinkan seseorang untuk membuat pesan, memublikasikan konten dan terlibat secara online.

Sementara sifat multimedia-nya merujuk pada perpaduan teknologi yang bersifat audio-visual, teks-image, video dan konten interaktif lainnya (Pavlik, 1996 : 137). Sehingga, dengan dua karakteristik inilah menjadikan internet sebagai “primadona baru” dalam jalinan interaksi manusia di berbagai aspek kehidupan dan keseharian manusia. Dalam aspek pendidikan, sosial, budaya, agama dan politik.

Dalam konteks politik Indonesia, penggunaan internet sebagai media saluran politik baru mulai gempita digunakan sejak beberapa tahun ke belakang. Yang paling fenomenal, misalnya pada saat Joko Widodo (Presiden RI ke-7) merintis kiprah politiknya pada pemilihan Kepala Daerah sebagai calon gubernur DKI Jakarta.

Dianggap fenomenal, sebab kehadiran Joko Widodo mampu menggairahkan dinamika politik nasional dari seseorang yang belum dikenal menjadi tokoh sentral politik di tanah air. Hal ini mengingat Joko Widodo mengawali karirnya sebagai Walikota Solo dan bisa mencapai puncak kepemimpinan tertinggi dalam hierarki pemerintah Indonesia sebagai presiden RI terpilih di tahun 2014 mengalahkan raksasa-raksasa politik nasional yang jauh lebih dulu melalangbuana.

Sejak saat itu, gairah penggunaan internet sebagai media politik memamahbiak di kalangan politisi tanah air. Bagaimana konten-konten diciptakan, mulai dari yang bernada positif hingga negatif, bernada persuasif hingga propokatif, bernada humoris hingga ironis, bernada lurus hingga sumbang, dikreasi sedemikian rupa dan didiseminasikan melalui beragam fitur teknologi media internet.

Apalagi hal ini ditegaskan dengan data dari www.internetworldstats.com yang menempatkan Negara Indonesia pada urutan ketiga sebagai Negara yang paling banyak pengguna internet di kawasan Asia sebesar 132, 7 juta. Data ini menguatkan peran strategis internet sebagai saluran media baru dalam kontestasi politik Indonesia.

Di era internet inilah, setiap orang memungkinkan berkiprah dan berkompetisi dalam perebutan kekuasaan. Internet pada satu sisi mampu menjadi jembatan new comer (para politisi baru) untuk menancapkan DNA kepemimpinan dan kuasanya, pada sisi lain dapat menjadi saluran untuk melanggengkan Gen kuasa bagi raksasa politik sebelumnya. Sehingga Blumler dan Kavalagh (1999) menyebut internet sebagai generasi ketiga saluran komunikasi politik (Heryanto, 2018 : 23).

Media Sosial dan Pilpres

Dalam konteks politik Indonesia, diseminasi gagasan dan kampanye politik tidak bisa dilepaskan dari media sosial (social media) sebagai salah satu fitur teknologi internet. Kehadiran media sosial berbasis digital yang mewujudkan realitas baru (dunia maya) memberikan pengaruh signifikan dalam kehidupan keseharian masyarakat Indonesia.

Munculnya istilah warga net (netizen) menjadi bukti bagaimana jalinan interaksi masyarakat Indonesia mulai menemukan wahana baru yang bisa leluasa berinteraksi dengan beragam cara, beragam bentuk dan beragam konten, sehingga merubah struktur interaksi sosial yang ada di masyarakat Indonesia. Apalagi, data dari www.internetworldstats.com yang merilis bahwa dari 132 juta pengguna internet aktif di Indonesia, 106 juta adalah pengguna media sosial aktif.

Dengan angka tersebut, tentu menjadi target yang cukup besar bagi para kontestan politik di Indonesia. Sehingga, tak sedikit yang menggunakan media sosial sebagai saluran kampanye politik baik itu facebook, twitter, youtube, instagram, WA, Line, dan lain sebagainya.

Salah satu yang menarik kita amati adalah, bagaimana dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2019-2023 sejak beberapa tahun ke belakang mulai aktif menularkan gagasan, visi-misi dan kampanyenya melalui media sosial.

Joko Widodo dan Prabowo Subianto memiliki akun media sosial aktif baik di FB, Twitter maupun instagram dengan jumlah followers yang signifikan. Tak jarang, mereka memublikasikan gagasan dan aktifitas politiknya lewat media sosial, sehingga para followersnya bisa dengan mudah menyaksikan rentetan kegiatan politiknya.

Di instagram misalnya, Joko Widodo memiliki pengikut sebesar 13,1 juta, sementara Prabowo sebesar 2 juta. Di Facebook, Fanpage Jokowi disukai oleh 8,6 juta, sedangkan Fanpage Prabowo disukai oleh 9,6 juta. Adapun di Twitter, akun @jokowi memiliki pengikut sebesar 10, 5 juta, dan akun @prabowo sebesar 3, 3 juta. Sementara itu, para wakilnya di akun instragram Ma’ruf Amin memiliki follower 28, 5 ribu lebih sedikit dibandingkan Sandiaga Uno yang memiliki follower hampir 3 juta.

Kedua pasangan capres dan cawapres ini sejak ditetapkan secara resmi oleh KPU, mulai terang-terangan menggunakan media sosial sebagai saluran kampanye politik. Terlepas, apakah pengelolaannya dilakukan oleh sendiri ataupun melibatkan tim khusus.

Yang jelas, realitas penggunaan media sosial secara khusus maupun penggunaan media internet sebagai saluran komunikasi politik para kontestan pilpres ini membuka gerbang baru dalam dinamika politik tanah air agar lebih akrab, transparan dan tanpa sekat dengan para pemilihnya. Walaupun terkadang di dunia nyata, para capres dan cawapres bisa saja menampilkan realitas yang sebaliknya, tidak seakrab dan seegaliter pada saat mereka bercengkerama di media sosial.

Penggunaan media internet dan media sosial sebagai saluran komunikasi politik di Indonesia menunjukkan bagaimana media baru hadir dan memiliki pengaruh kuat dalam kontestasi demokrasi tanah air. Perang gagasan secara politis melalui media baru ini tidak hanya melibatkan para kontestannya saja, tetapi juga para pengikutnya turut meramaikan jagad maya dalam perang gagasan bermedia ini.

Bahkan, tak sedikit kampanye negatif bernada SARA dan sumbang dilontarkan untuk menjatuhkan lawan-lawannya. Sehingga segala macam konflik bisa terjadi atau bahkan sengaja dibuat untuk menciptakan kondisi kacau-anomali. Maka, pada sisi inilah kita mesti mewaspadai segala dinamika politik yang terjadi, salah satunya adalah dengan cerdas menangkap isu, bijak menggunakan media, dan mampu menanamkan nilai-nilai literasi sebagai pengguna aktif media internet.

Inilah era cyberdemocracy, era dimana komunikasi politik termadahkan lewat media internet dengan beragam kemungkinan yang terjadi. Era cyberdemocracy mewujudkan komunikasi politik generasi ketiga.

Tuliskan Komentarmu !