Aceh, Syariat Islam dan Citra Media

penerapan syariat islam
Sumber gambar: beritagar.id

SAVANA- Walau saya sebagai orang Aceh, tapi saya selalu bingung harus memulai dari mana ketika hendak menulis mengenai Aceh. Jauh lebih bingung untuk berkontribusi bagi Aceh. Dengan segala keterbatasan ketrampilan yang saya miliki, satu-satunya yang bisa saya kerjakan hanyalah menulis.

Sebagai tulisan pertama saya di Savana, dan terduga orang Aceh pertama yang beruntung dimuat di media ini (kalau dimuat, ya!), saya memutuskan memulai dari dan tentang Aceh. Setidak-tidaknya, menjadi awal yang menjengkelkan untuk kemudian barangkali meninggalkan kesan tak seberapa di benak saudara. Mungkin saudara sudah bisa menerka-nerka, bagaimana orang Aceh dan seperti apa Aceh itu.

Wajah Aceh selalu identik dengan syariat Islam, konflik, gempa dan tsunami. Segala tentang Aceh kerap dinarasikan dengan tiga hal tersebut. Setidaknya, begitulah Aceh di mata media luar yang kemudian berangsur-angsur diaminkan masyarakat luas. Perihnya, Aceh cenderung ditulis dengan kecurigaan dengan titik pesan serba tak ideal.

Di hadapan kebebasan berpendapat, selalu ada hak orang lain untuk menilai bagaimana Aceh dalam pengamatan dengan data mau pun imajinasi masing-masing. Sayangnya, entah sadar atau tidak, seakan ada upaya mencari-cari ketidak-idealan Aceh itu sendiri. Tengoklah sejumlah pemberitaan, hampir saban waktu syariat Islam menjadi headline di media massa nasional. Apakah mereka berbohong? Mungkin tidak. Hanya saja, ada ketidak-utuhan dalam setiap penyajiannya.

Khusus untuk tema syariat Islam, bukankah yang langanan di blow-up hanya tentang prosesi cambuk? Razia celana non-aurat; di atas lutut bagi laki-laki dan ketat untuk perempuan, dan sebagainya? Saya tidak bermasalah Aceh dilihat dari sudut pandang berbeda. Hanya saja, ketika syahwat mengkritisi hal-hal yang telah disebutkan di atas begitu bergelora, harusnya ada ruang yang sama gairahnya untuk menampilkan pencapaian atas nama syariat Islam.

Jujur harus diakui, tengoklah media mainstream kita, headline cambuk dan razia syariat jauh lebih massif ketimbang sisi positif lainnya dari pada pencapaian syariat Islam. Saya sepakat bahwa syariat Islam di Aceh belum seutuhnya sempurna, tetapi segala perbaikan terus diupayakan kolaboratif, baik dari institusi terkait, Dinas Syariat Islam, maupun masyarakat. Selama proses ini terus dikhtiarkan, tentu saja segala kritik amat diperlukan, ia tak ubahnya vitamin untuk menjaga kebugaran.

Syariat Islam adalah bagian daripada kekhususan Aceh, buah daripada Otonomi Khusus, yang kemudian diatur dan tertuang dalam Qanun. Secara umum, masyarakat Aceh tidak keberatan atas diberlakukan Qanun ini dengan segala aturan yang telah disusun sedemikian rupa. Andai pun ada yang menolak, lebih kepada harapan agar mekanisme dan subtansinya lebih dalam nan menyeluruh. Di berlakukannya syariat Islam di Aceh sebetulnya wajar saja, sebab mayoritas masyarakat memang beragama Islam.

Beberapa oknum di luar sana, ada yang khawatir dengan nasib minoritas dengan agama non Islam. Di Aceh, kerukunan beragama sangat damai, bahkan saat kasus bom di Surabaya beberapa waktu yang lalu, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Aceh, dengan pembicara salah satunya Pemuka Agama Katolik, Baron F Pandiangan, dalam siaran persnya mengatakan bahwa toleransi beragama di Aceh sangat baik. Bahkan ia mengklaim selama karirnya sebagai pemuka agama Katolik -dengan karir berpindah-pindah tempat, selama di Aceh ia merasa sangat tentram. Lebih jauh, ia menyebutkan syariat Islam melindungi mereka. Pengakuan tersebut saya dengar langsung yang juga berada di lokasi itu.

Pengakuan tersebut menjadi salah satu rujukan untuk kemudian dapat merevisi kembali atas segala syak wasangka yang sempat tercipta dalam benak alam pikiran. Karena itu, jangan terlalu curiga terhadap Aceh, main-mainlah kemari, saudara akan menyaksikan bagaimana orang Aceh ngopi di warung kopi dengan kepemilikan orang Tionghoa. Di saat Ramadan misalnya, ada banyak orang Aceh yang antri membeli es campur yang pedagangnya Tionghoa.

Interaksi tersebut, menjadi cerminan bahwa toleransi berjalan jauh lebih cepat sebelum ditodong alarm kekhawatiran bahwa Aceh yang mayoritas muslim dan -maaf- pribumi akan mempersulit dan mempersempit ruang selain mereka sendiri. Sekali lagi –maaf-, sudah Tionghoa, kafir lagi, tapi ada juga yang ngopi bersama bahkan beli takjil buka puasa. Lalu, toleransi mana lagi yang hendak engkau dustakan?

Maka selalu penting, melihat Aceh lebih  dekat, lebih utuh, bukan hanya bermodal baca satu dua media mainstream lalu dengan kepercayaan diri tinggi menjudge Aceh dengan segala hal yang buruk. Atau, kecurigaan tentang Aceh yang berlebih dengan berlindung di balik kata kritis, yang salah (jangan-jangan) bukan Aceh-nya, tetapi cara pandang itu yang relatif tendensius, memaksakan Aceh harusnya tidak begitu, tetapi begini; seperti kami (non-Aceh).

Setiap daerah memiliki keistimewaan masing-masing dengan bangunan sosial-budaya-ekonomi-dan politik yang tak harus sama pula. Bangunan itulah yang kemudian membentuk sekaligus menentukan arah peradaban entitas masyarakat. Setiap warga negara memiliki persamaan tujuan dalam nasionalisme. Disaat yang sama, sebagai entitas lokal, ia juga memiliki hak atas sisi etno-nasionalismenya. Dalam hal ini, tenggang rasa harusnya menjadi ujung tombak dengan segala penghormatan untuk segala kekhasan masing-masing. Bukan malah sok tahu lagi cerewet mengurusi segala kekhususan yang lainnya.

Baca Juga: Politik Cinta dan Benci

Disaat negara dalam salah satu sistemnya telah memperkenalkan desentralisasi kepada setiap daerah, dengan penyerahan wewenang ke tangan daerah, tidak berarti hanya terbatas urusan birokratik semata. Hal-hal di luar itu pun turut mengikuti. Setiap daerah pantas memiliki branding yang berbeda. Aceh misalnya, daerah syariat Islam dengan wisata religi di dalamnya. Atau, Aceh dengan image tsunami, brandingnya wisata kebencanaan. Dua hal itu, hanyalah fazel kecil daripada bangunan branding yang masih bisa diperbanyak untuk kemudian dipromosikan.

Pertanyaannya, mengapa branding Aceh yang muncul adalah syariat Islam? Itupun terbatas pada sisi-sisi yang dianggap buruk. Sebagai sebuah daerah dengan geografis ujung paling barat Indonesia, akses ke Aceh memakan biaya yang sedikit tidak murah. Sekalipun (sebenarnya) tidak mahal (amat), belum memiliki sesuatu hal yang benar-benar “marketable” untuk merangsang minat masyarakat luar, juga menjadi kendala tersendiri. Di lain sisi, Aceh telah dibajak citranya.

Konflik berkepanjangan di masa lalu, memberikan dampak traumatik dengan rasa was-was yang berkecamuk di benak orang luar. Prosesi cambuk dan razia syariat Islam, terus saja menghiasi wajah media massa mainstream. Selain menyuarakan informasi, dalam komunikasi, framing ikut bermain. Seakan-akan siapa saja yang ke Aceh pasti kenak razia, siapa yang melanggar pasti dicambuk. Padahal, ada aturan yang jelas mengenai itu. Lagian, sejauh amatan saya, tidak ada tuh cambuk setiap hari, bahkan jarang sekali. Pun razia pelanggaran syariat Islam, tidak ada setiap saat.

Andai pun ditangkap, akan ditanya baik-baik, bila anda orang luar, paling-paling ya dinasehati terlebih dahulu. Kadang-kadang, sudah tahu Aceh punya kekhususan, malah sengaja petantang-petenteng melanggar, menikmati sensasi dirazia, lalu pulang ke daerah menceritakan dengan bumbu penyedap rasa. Bukankah secara etika, tanpa diberi tahu pun saat bertamu ke tempat orang lain harus menjaga dan menghormati sang pemilik tempat? Di saat yang sama, sesungguhnya secara adat orang Aceh sudah jauh-jauh hari memuliakan tamu. Dalam lokal wisdom disebut “Peumulia Jame Adat Geutanyoe”.

Baca Juga: Kisah Babil dan Desa Kelahiran

Framing media massa (khususnya nasional), yang sedikit banyak telah merampas citra Aceh yang baik-baik. Terutama untuk kasus syariat Islam. Selain itu, di pihak internal, (sangat) boleh jadi Aceh gagal menjelaskan secara gamblang kepada masyarakat non-Aceh tetang bagaimana sebenarnya penerapan syariat Islam di Aceh. Dampak dari keduanya adalah Aceh berwajah tak sedap untuk dipandang, didatangi.

Celakanya, saat hendak dijelaskan, ruang itu tampak begitu sempit. Yang terkesan adalah membela diri, ya mau gimana lagi, belum apa-apa sudah dicurigai. Andai pun diberikan kesempatan, hanya ada pada catatan kaki, jarang sekali halaman depan. Mungkin, beginilah nasib Aceh, ia tak ubahnya hantu yang musti ditakuti.

Pada akhirnya, benarlah petuah klasik yang mengatakan: Bila tak kenal, maka tak sayang. Kenali lah Aceh lebih dalam, mengenal yang utuh, tidak hanya lewat teks melainkan bertandang langsung; berinteraksi dengan masyarakat bukan hanya di kota, tapi juga desa dan ke area “desa banget”. Dengan begitu, saudara akan mengenal Aceh lebih lugas, heart to heart.

Ketika kita sepakat bahwa kebebasan berpendapat itu sah dan hak, harusnya kita juga paham mana klaim, mana pengetahuan dan mana sok tahu. Bukankah Pram pernah bilang, adill lah sejak dalam pikiran? Semoga tidak harus mabuk kopi sembari berganja untuk melerai tensi penuh curiga akan Aceh.

Tuliskan Komentarmu !